Home Politik Syafii Maarif Minta Jokowi Tak Pilih Menteri yang Bikin Kacau

Syafii Maarif Minta Jokowi Tak Pilih Menteri yang Bikin Kacau

11
0
SHARE
Syafii Maarif Minta Jokowi Tak Pilih Menteri yang Bikin Kacau

Keterangan Gambar : Jokowi

Detikone.com -- Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Ahmad Syafii Maarif alias Buya Syafii meminta Presiden Joko Widodo tak memilih menteri yang bikin kacau. Buya Syafii mengatakan Jokowi sudah tahu kriteria dalam menyusun kabinet periode kedua.

"Jadi ada persoalan integritas, kompetensi, profesionalisme. Boleh dari partai, ndak papa, tapi yang setia kepada presiden. Jangan yang bikin kacau," kata Syafii di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (19/9).

Syafii baru saja bertemu dengan Jokowi. Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah itu mengaku membahas masalah kabinet dengan Jokowi. Mereka berdua bertemu sekitar sekitar setengah jam.

Syafii menyampaikan kepada Jokowi agar memilih menteri yang profesional dan memiliki integritas. Ia tak masalah bila nanti Jokowi tetap menunjuk kader partai politik untuk menjadi menteri.

"Soal menteri, pilih kabinet yang bagus, yang betul-betul. Dari partai juga boleh, tapi orang yang profesional, punya integritas. Itu aja," ujarnya.

Sebelumnya, Buya Syafii mengusulkan kepada Jokowi untuk membentuk zaken kabinet atau kabinet yang diisi oleh para ahli di bidangnya setelah resmi dinyatakan terpilih sebagai presiden 2019-2024.

"Kami juga meminta kalau nanti Pak Jokowi pasti jadi presiden lagi, supaya dibentuk suatu zaken kabinet, kabinet yang terdiri dari orang-orang ahli," kata Syafii di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/5) yang lalu.

Syafii mengatakan orang-orang ahli untuk menjadi menteri tersebut boleh diusulkan oleh partai politik. Namun, kata Syafii, partai tak boleh mengusulkan hanya satu nama, tetapi beberapa nama yang kemudian dipilih oleh Jokowi.

Jokowi sendiri mengaku sudah selesai menyusun kabinet untuk lima tahun ke depan. Presiden terpilih itu mengatakan kabinet barunya akan berisi dari kalangan profesional dan partai politik dengan komposisi 55 persen dan 45 persen.

Sumb: CNN Indonesia