Home Hukum Respons KPK Terkait 7 Aturan Baru yang Sedang Digodok Jokowi

Respons KPK Terkait 7 Aturan Baru yang Sedang Digodok Jokowi

16
0
SHARE
Respons KPK Terkait 7 Aturan Baru yang Sedang Digodok Jokowi

Keterangan Gambar : Capim KPK Nawawi Pomolango.  

Detikone.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan (KPK) Nawawi Pomolango merespons ihwal tujuh aturan baru soal lembaganya yang tengah digodok oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Menurut Nawawi ada satu materi yang terdengar baru, yakni terkait hasil penggeledahan dan penyitaan.

"Untuk 6 materi lainnya memang sudah lama terdengar dan tak ada persoalan. Hanya mengenai adanya rencana PP tentang hasil penggeledahan dan penyitaan tindak pidana korupsi, ini terdengar baru," ujar Nawawi saat dikonfirmasi, Selasa (21/1).

Nawawi mengatakan, jika benar Jokowi dan pemerintah tengah menyusun aturan soal hasil penggeledahan dan penyitaan, Nawawi meminta dilakukan dengan hati-hati. Nawawi berharap aturan tersebut tidak diatur secara parsial untuk satu lembaga saja.

"Dalam arti bukan hanya hasil penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan KPK tapi juga meliputi tindakan penggeledahan dan penyitaan pada Kejaksaan dan Kepolisian termasuk di dalamnya," terang Nawawi.

Masih Tahap Pembahasan

Diketahui, Jokowi sedang menggodok tujuh aturan baru soal KPK. Ketujuh aturan tersebut terdiri dari tiga Peraturan Pemerintah (PP) dan empat Peraturan Presiden (Perpres). Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, menyebutkan ketujuh aturan baru tersebut masih dalam tahap pembahasan.

Ketujuh aturan yang sedang disiapkan, antara lain rancangan PP Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas, PP Hasil Penggeledahan dan Penyitaan Tindak Pidana Korupsi, dan PP Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN.

Kemudian ada juga rancangan Perpres Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Perpres Gaji dan Tunjangan Pegawai KPK, Perpres Besaran Hak Keuangan dan Fasilitas Dewas KPK, dan Perpres Organisasi & Tata Kerja Pimpinan KPK & Organ Pelaksana KPK.

"Yang Perpres OTK pimpinan KPK dan organ pelaksana KPK belum ada izin prakarsa presiden. Sehingga belum dapat dilakukan pembahasan draft." ujar Dini.

Sumb: Merdeka