Home Hukum Penjelasan Pemerintah soal Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP

Penjelasan Pemerintah soal Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP

19
0
SHARE
Penjelasan Pemerintah soal Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP

Keterangan Gambar : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly

Detikone.com -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan penundaan pembahasan dan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dilakukan untuk mengklarifikasi sejumlah poin krusial.

Salah satu poin krusial adalah terkait dengan pasal penghinaan presiden. Menurut Yasonna pasal ini dipastikan tidak untuk membendung kritik terhadap presiden dan pemerintah.

Aturan itu dimuat dalam Pasal 218. Bunyinya, "Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV".

Presiden Jokowi telah menyatakan setidaknya terdapat 14 pasal di dalam RKUHP yang perlu dibahas lebih lanjut bersama DPR maupun kalangan masyarakat. Jokowi sudah meminta agar pengesahan RKUHP ditunda.
"Pertama tentang penghinaan presiden Pasal 218 ini adalah merupakan delik aduan nanti akan kami bagikan supaya jangan salah lagi. Memang kita udah sepakat bahwa presiden mengatakan tunda dulu untuk klarifikasi. Nanti pada next kita bahas," kata Yasonna di Kompleks Kemenkumham Jakarta, Jumat (20/9).

Yasonna menjelaskan bahwa pasal ini adalah delik aduan, yang mana seorang bisa dipidana bila diadukan langsung oleh presiden dan atau wakil presiden secara tertulis kepada penegak hukum. Yasonna menegaskan pasal ini juga berlaku bukan untuk mengkritik presiden secara jabatan melainkan pribadi.

"Bukan penghinaan istilahnya adalah merendahkan martabat presiden dan waprespersonally. Yang pada dasarnya penghinaan penyerangan nama baik atau harga diri presiden atau harga diri wakil presiden di muka umum termasuk menista dengan surat, memfitnah dan menghina dengan tujuan memfitnah," katanya.

"Ini harkat martabat presiden dan itu delik aduan dan harus diajukan presiden sendiri," kata dia.

Menurut dia perumusan pasal ini sudah mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi. Diketahui, MK pada 2006 silam membatalkan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden. Hakim MK kala itu menilai pasal tersebut bisa menimbulkan ketidakpastian hukum lantaran tafsirnya yang amat rentan manipulasi.

"Penyerangan harkat martabat terhadap wakil negara sahabat juga sama. dan ini sudah mempertimbangkan keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai pasal ini yang sebelumnya sudah dibatalkan. Jangan dikatakan bahwa membungkam kebebasan pers membungkam ini ya," kata Yasonna.

Selain pasal 218, terdapat pasal lain terkait dengan penghinaan yakni pasal 241, 247, dan pasal 354 RKUHP. Yasonna menyebutkan bahwa pasal itu adalah delik materiil yang mana pelakunya dapat dipidana bila tindakannya menyebabkan terjadi huru-hara atau kerusuhan di tengah masyarakat.

"Jadi Kita hendak mengatur ketentuan ini secermat mungkin. itu mengenai penghinaan terhadap presiden dan wapres," kata Yasonna.


"Tadi saya melihat materi-materi yang ada, substansi-substansi yang ada, ada kurang lebih 14 pasal," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9).

"Jadi ini yang akan kami komunikasikan baik dengan DPR maupun dengan kalangan masyarakat yang tidak setuju dengan materi-materi yang ada," ujar presiden terpilih itu menambahkan.

Namun, Jokowi tak merinci 14 pasal yang perlu dibahas lebih lanjut tersebut.

Sumb: CNN INdonesia