Home Ekonomi Pemerintah Jokowi Diminta Tak Jalankan Simplifikasi Cukai Tembakau

Pemerintah Jokowi Diminta Tak Jalankan Simplifikasi Cukai Tembakau

42
0
SHARE
Pemerintah Jokowi Diminta Tak Jalankan Simplifikasi Cukai Tembakau

Keterangan Gambar : Cukai Tembakau

Detikone.com - Ketua umum Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan menyesalkan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Pasalnya, dalam Perpres 18/2020 yang diundangkan pada 20 Januari 2020, terdapat beberapa klausul yang disetujui mengenai industri hasil tembakau (IHT) di Indonesia.

Menurut Henry Najoan, klausul yang mendukung keberlangsungan industri kretek nasional adalah pemerintah akan terus meningkatkan potensi penerimaan melalui penyederhanaan (penyederhanaan) struktur tarif cukai hasil tembakau (CHT), dan cukai tarif cukai hasil Tembakau, revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, dan rencana atas larangan iklan / promosi dan mentransfer gambar perjanjian kesehatan.

Menurut kajian GAPPRI, tiga klausul itu justru mempersulit industri, sehingga tidak bertentangan dengan semangat gotong royong dan arahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) agar segera dapat memperbaiki kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh gotong royong.

"GAPPRI yang merupakan konfederasi IHT jenis produk khas Indonesia, yaitu kretek, beranggotakan pabrikan golongan I, golongan II, dan golongan III (besar, menengah, dan kecil) terancam dengan Perpres 18/2020 itu," tegas Henry Najoan di Jakarta , Sabtu (18/7).

GAPPRI yang saat ini menguasai pangsa pasar dalam negeri sebesar 70 persen yang mengkhawatirkan masa depan industri hasil tembakau nasional.

"Kami setuju atas rencana optimalisasi penerimaan cukai melalui penyederhanaan (simplifikasi) struktur tarif cukai disetujui tertuang dalam Perpres 18/2020," terang Henry Najoan.

Merujuk kajian GAPPRI, penyederhanaan struktur tarif cukai, baik dengan kombinasi golongan pabrik maupun jenis produk, akan berdampak buruk bagi peningkatan pabrik kecil dan menengah dalam jangka pendek dan juga pabrik besar dalam jangka panjang.

"Penggabungan dapat berdampak gulung tikar pabrikan kelas kecil dan menengah karena harga produk tidak terjangkau oleh segmen pasarnya dan konsumennya akan pindah ke rokok ilegal yang lebih murah," tegas Henry Najoan.

Dampak selanjutnya, lanjut Henry Najoan, banyak pabrik kecil akan dikorbankan, sementara pabrik besar tertentu akan diuntungkan dengan adanya penyederhanaan struktur tarif cukai sehingga akan terciptanya oligopoli dan selanjutnya monopoli.

"Hal ini berbahaya bagi bangsa Indonesia!", Terangnya.

Kebijakan IHT di RPJMN

GAPPRI juga mengatur semua kebijakan yang terkait IHT di RPJMN ini tidak akan muncul jika melalui proses standar prosedur perumusan kebijakan publik yang mensyaratkan tiga dimensi, yaitu disetujui, partisipasi dan dukungan lisensi.

Menurut GAPPRI, upaya pemerintah melakukan optimalisasi penerimaan melalui kenaikan tarif cukai ke depan sambil mempertimbangkan indikator ekonomi, misalnya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan serta peningkatan daya saing.

Dalam catatan GAPPRI, pemerintah setiap tahun membuat kebijakan cukai yang terlalu eksesif. Hal ini berdampak pada tutupnya pabrik, selain juga menentang tumbuhnya produk ilegal di pasar rokok kelas kecil dan menengah.

Oleh karena itu, GAPPRI meminta pemerintah mempertahankan struktur cukai hasil persetujuan yang disetujui dalam PMK No. 152 / PMK.010 / 2019.

"Struktur tarif cukai hasil tembakau yang terdiri dari 10 layer paling ideal, berkeadilan dan bijak untuk jenis produk dengan golongan pabrik I, II dan III (besar, menengah, dan kecil) yang berjumlah 700-an unit pabrik aktif dengan ukuran / skala dan pasar yang bervariasi, "kata Henry Najoan.

Henry Najoan meyakini bapak Presiden Jokowi akan meminta masukan GAPPRI demi keberlanjutan usaha IHT.

Sektor IHT sebagai bagian dari anak bangsa yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi di tengah-tengah pandemi Covid-19, terus memperbaiki anggaran dan pembangunan dari cukai dan pajak IHT yang cukup signifikan.

"Juga terjaganya nilai tambah dan lapangan kerja dalam negeri, nafkah bagi petani dan pekerja perkebunan serta pemiliknya dan pekerja distribusi hingga pedagang kaki lima serta memfasilitasi berbagai kegiatan di sepanjang rantai pasok IHT," pungkas Henry Najoan. Sumb: Merd