Home Metropolitan Pemerintah Diminta Segera Selesaikan Kisruh Pelabuhan Marunda

Pemerintah Diminta Segera Selesaikan Kisruh Pelabuhan Marunda

47
0
SHARE
Pemerintah Diminta Segera Selesaikan Kisruh Pelabuhan Marunda

Keterangan Gambar : Pelabuhan Marunda

Detikone.com - Pemerintah diminta segera menuntaskan persoalan proyek pembangunan Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara antara PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dengan PT Karya Citra Nusantara (KCN). Karena Pelabuhan Marunda sudah menjadi proyek strategis nasional sesuai nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Direktur Utama PT Karya Citra Nasional (KCN), Widodo Setiadi memaklumi kesibukan Jokowi. Akan tetapi, Widodo berharap Presiden dapat meluangkan waktunya untuk meninjau langsung proyek pembangunan Pelabuhan Marunda.

"Beliau kan sangat sibuk. Mudah-mudahan kalau beliau melihat ini sebagai bagian proyek strategis nasional yang belum jalan, semoga beliau berkenan hadir untuk melihat sebenarnya masalahnya apa," kata Widodo kepada wartawan, Jakarta, Rabu (21/8).

Menurut dia, sebenarnya Jokowi sudah sempat ingin melakukan peletakan batu pertama di tahun 2017. Namun akhirnya hal tersebut tertunda karena terjadi sengketa.

"Jadi Sekretariat Negara sampai mengirim surat ke KCN, ini kementerian ada yang minta tetap dilakukan groundbreaking, tapi ada kementerian yang minta ditunda groundbreakingnya," ujarnya.

Ia menjelaskan saat ini proyek pembangunan Pelabuhan Marunda sedang dalam proses hukum, yakni tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA). Namun KCN tetap konsisten menyelesaikan seluruh pembangunan pelabuhan meski sedang menghadapi persoalan hukum.

"Kami punya komitmen karena sudah ditentukan proyek nasional, untuk kepastian investasi ini harus tetap berjalan," katanya.

Karena, kata dia, proyek pembangunan Pelabuhan Marunda ini sebenarnya tidak bertentangan dengan program pemerintah. Justru, lanjutnya, proyek ini bisa menjadi percontohan antara swasta dengan pemerintah bergandengan tangan membangun tanpa anggaran negara serupiah pun.

"Kalau saya lihat Pokja IV bidang infrastruktur sekarang berusaha keras karena kemarin tertunda dengan adanya Pilpres, tapi ke depan saya yakin mereka pasti akan menjalankan ini. Karena kami dianggap bisa menjadi percontohan ini proyek non-APBN dan non-APBD," jelas dia.

Kronologi proyek pembangunan Pelabuhan Marunda ini menjadi polemik antara PT KBN dengan PT KCN terjadi di akhir tahun 2012, Direksi PT KBN baru Satar Taba mengajukan permohonan kepada KCN untuk menjadi pemegang saham mayoritas tapi ditolak.

"Karena konsep diawal kami tidak mau ada aliran uang dari negara dan proyek ini belum selesai, kami tidak mau ada politisasi, kami tidak mau juga dari perbankan yang mendukung kami seolah-olah kami hanya sebagai calo apabila belum selesai kami sudah jual," katanya.

Akibatnya, kata dia, terjadi penutupan sepihak oleh KBN selama 5 bulan sehingga akses jalan tidak boleh digunakan dan aktivitas terhenti. Di situ, kementerian turun tangan melakukan mediasi melalui jaksa sebagai pengacara negara.

Widodo mengaku diminta untuk mengklarifikasi oleh Kementerian Sekretariat Negara terkait persoalan pembangunan proyek Pelabuhan Marunda. Selain itu, Widodo juga sudah meminta perlindungan hukum ke Kementerian Koordinator Polhukam hingga ke Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

Widodo melihat sekarang terjadi pergeseran isu bahwa KCN telah merampas aset negara. Padahal dalam perjanjian itu KCN hanya mengelola perairan di mana asetnya milik negara yakni Kementerian Perhubungan. Bahkan, HPL (Hak Pengelolaan) pun atas nama Kementerian Perhubungan.

"Kalau dibranding merampas aset negara, lah di mana merampasnya? Banyak memutarbalikkan fakta. Darat milik KBN, tidak dikonsesikan. Kami dikonsesikan perairan sesuai UU. Makanya tidak heran kalau pihak KBN diundang kementerian, tidak hadir," katanya.

Namun demikian, Widodo berharap semua pihak untuk menghormati proses hukum yang saat ini masih berlangsung tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Kemudian, aemua pihak bisa melihat persoalan ini dengan jernih.

"Terutama majelis hakim agar betul-betul melihat secara objektif dan sesuai fakta yang ada, jangan sampai salah memutus. Karena kalau sampai salah memutus tentu ini akan jadi yurisprudensi," lanjutnya.  

Sumb: Merdeka