Home Politik Mendagri Apresiasi Pemprov Sulteng soal Pilkada dan Anggaran NPHD

Mendagri Apresiasi Pemprov Sulteng soal Pilkada dan Anggaran NPHD

54
0
SHARE
Mendagri Apresiasi Pemprov Sulteng soal Pilkada dan Anggaran NPHD

Keterangan Gambar : Mendagri di Sulteng.  

Detikone.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi kesiapan Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam menyambut Pilkada Serentak melalui pengumpulan NPHD yang sepenuhnya telah mencapai 75%.

Hal tersebut dinyatakan Mendagri pada saat konferensi pers di acara kesiapan Pilkada Serentak dan pengarahan Gugus Tugas Covid-19 Tahun 2020, bertempat Aula Kantor Gubernur Sulteng, Jumat (17/7).

"Saya melihat dari data tadi anggaran, anggaran yang paling utama. Anggaran dari NPHD untuk 9 daerah baik Provinsi maupun Kabupaten / Kota ini, alhamdulillah sebagian besar sudah di atas 75% ada yang 100%. Tingkat provinsi itu sendiri untuk NPHD KPU dan Bawaslunya sudah 90%, "imbuhnya.

Berdasarkan data yang di rilis dari Kemendagri untuk kabupaten / kota peserta Pilkada Serentak tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Tengah yang telah berhasil mentransfer dana NPHD 100% dari 9 Kota yang terdaftar antara lain, NPHD KPU sudah 100% Kabupaten / kota Banggai, Banggai Laut, Sigi; NPHD Bawaslu sudah 100% Kabupaten / kota Toli-Toli, Tojo Una-Una, Banggai, Sigi; dan NPHD PAM yang sudah mencapai 100% hanya Kabupaten Banggai Laut.

Meskipun demikian, Mendagri meminta agar daerah yang belum menyelesaikan transfer Dana NPHD-nya agar dapat diselesaikan dengan bantuan anggarannya. Jadi, Daerah Sulteng akan semakin cepat pula tersedia untuk pesta demokrasi dengan peserta terbanyak yaitu 270 daerah.

Harapannya agar dengan percobaan tahap pemilihan dan penelitian pemutakhiran data pemilih dengan pintu ke pintu maka petugasnya juga sudah bisa menggunakan alat-alat proteksi karena anggarannya sudah ada.

"Nah, ada beberapa daerah yang tadi lebih kurang 40-an%, ada 2 atau 3, itu juga akan segera dikirimkan anggarannya kepada KPU Bawaslu dan petugas keamanan," katanya.

Kemudian Mendagri juga memutuskan kembali agar Pilkada mengatur protokol kesehatan agar tidak menjadi media penularan Covid-19.

"Sudah diatur juga protokol-protokol sampai dengan pemungutan suara nanti, termasuk kampanye tidak boleh ada arak-arakan, tidak boleh ada konvoi-konvoi, diaturlah. Kalau saya tidak salah 50 orang ya dalam rapat pertemuan terbatas. tidak menjadi media penularan, "pungkasnya.

Sementara itu, pemilihan disetujui diperpanjang sampai dengan Bulan Desember maka pemilihan daerah akan digantikan oleh Pelaksana Tugas (Plt.).

"Jadi saya ulangi lagi, bagi kepala daerah yang tidak maju dia tetap didukung, jika kepala daerahnya maju maka wakilnya yang menjadi Plt. Jika dua-dua pasangannya maju maka harus mengganti dengan Pejabat Sementara (Pjs), Pjs. Kemendagri, nanti Kemendagri akan menentukan, "tutupnya.  Sumb: Merd