Home Daerah Manajer Hukum Duta Palma Grup Segera Diadili Atas Kasus Alih Fungsi Hutan

Manajer Hukum Duta Palma Grup Segera Diadili Atas Kasus Alih Fungsi Hutan

18
0
SHARE
Manajer Hukum Duta Palma Grup Segera Diadili Atas Kasus Alih Fungsi Hutan

Keterangan Gambar : Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

Detikone.com - Tim penyidik ​​Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan penyidikan Manajer Hukum PT Duta Palma Grup Suheri Terta dalam kasus dugaan suap terkait pengajuan terjemahan di hutan tahun 2014. Penyidik ​​telah melimpahkan alat perkara, barang bukti dan tersangka Suheri penuntutan atau mabuk II.

"Hari ini Penyidik ​​KPK mengadakan KK II tersangka atau terdakwa Suheri Terta ke JPU," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat mencoba, Rabu (3/6).

Dalam menuntaskan penyidikan kasus ini, tim Jaksa KPK telah memeriksa sekitar 30 peserta. Dengan pelimpahan ini, penuntut umum pada KPK memiliki waktu maksimal 14 hari kerja untuk melengkapi surat dakwaan terhadap Suheri. Nantinya, surat dakwaan tersebut akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Pekanbaru untuk disidangkan.

"JPU dalam waktu 14 hari akan segera melimpahkan berkas perkara ke PN Tipikor Pekanbaru," kata dia.

Diketahui, KPK menetapkan anak usaha PT Duta Palma Group, PT Palma Satu sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengajuan alih alih hutan di Riau tahun 2014. Selain korporasi, KPK juga melibatkan pemilik PT Darmex Group / PT Duta Palma, Surya Darmadi dan Legal Manager PT Duta Palma Group, Suheri Terta.

Penetapan tersangka terhadap ketiga pihak tersebut merupakan pengembangan dari dugaan suap alih-alih hutan Riau yang sebelumnya menjerat Annas Maamun selaku Gubernur Riau dan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Gulat Medali Emas Manurung serta Wakil Bendahara DPD Partai Demokrat Riau Edison Marudut Marsadauli Siahaan.

Surya Darmadi bersama-sama Suheri menyewakan Annas Maamun sebesar Rp3 miliar melalui Gulat Manurung. Suap itu diberikan terkait pengajuan alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan.

Kasus suap ini bermula dari Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) nomor 673/2014 yang menggantikan Menhut saat itu, Zulkifli Hasan pada 8 Agustus 2014. SK Zulhas tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas 1.638.249 hektare; perubahan fungsi kawasan hutan seluas 717.543 ha; dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas 11,552 ha di Provinsi Riau. Sumb: Merd