Home Politik Mahfud Md soal BIN Tak Lagi di Bawahnya: Produk Intelijen Lebih Dibutuhkan Presiden

Mahfud Md soal BIN Tak Lagi di Bawahnya: Produk Intelijen Lebih Dibutuhkan Presiden

86
0
SHARE
Mahfud Md soal BIN Tak Lagi di Bawahnya: Produk Intelijen Lebih Dibutuhkan Presiden

Keterangan Gambar : Mahfud MD.  

Detikone.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatur Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 73 tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Perpres ini sekaligus mencabut aturan sebelumnya yaitu, Perpres Nomor 43 tahun 2015.

Terkait hal ini, Menko Polhukam Mahfud Md angkat bicara. Menurut dia produk kecerdasan lebih dibutuhkan oleh Presiden.

"BIN langsung berada di bawah Presiden karena produk intelijen negara lebih langsung dibutuhkan oleh Presiden," kata Mahfud melalui akun Twitternya, Sabtu (18/7/2020).

Dia menuturkan, ini dibatalkan menggunakan informasi dari BIN. Karena Polhukam akan selalu mendapatkan informasi tersebut, jika memintanya.

"Tapi setiap Kemenko bisa meminta info Intelijen kepada BIN. Saya sebagai Menko Polhukam selalu mendapat info dari Kepala BIN dan sering meminta BIN memberi penjelasan di rapat-rapat Kemenko," pungkasnya.

Tugas Tambahan

Terkait aturan ini menambahkan aturan dari kementerian tersebut. Mahfud Md pun angkat bicara. Menurut dia memah itu perlu diatur.

"Terkait dengan fungsi Kemenko berdasar penugasan dari Presiden memang perlu diatur di dalam Perpres tersebut. Sebab nyatanya ada tugas-tugas khusus yang insidental yang penangannya diberikan khusus oleh Presiden, misal dalam hal-hal yang sifatnya terkait Kemenko. Contoh: penanganan darurat Palu," kata Mahfud dalam akun Twitternya, Sabtu (18/7/2020).

Selain itu, contoh lainnya, pemeliharaan RUU HIP dan juga kebakaran hutan dan lahan.

, Pokoknya jika ada masalah yang lintas bidang atau implikasinya agak khusus, maka Presiden bisa menunjuk Menko untuk melakukan tugas khusus, "tutur Mahfud.

"Jadi tambahan tugas khusus yang tidak teratur memang sering diperlukan," pungkasnya.

Sebelumnya, Perpres baru ini diteken Jokowi pada Kamis, 2 Juli 2020. Hal yang berbeda dalam Perpres baru ini tertuang dalam Pasal 4, sedangkan Badan Intelijen Negara (BIN) kini tidak lagi membahas Perko Polhukam.

Berikut isi Pasal 4 Perpres Nomor 73:

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan mengoordinasikan:

Sebuah. Kementerian Dalam Negeri;

b. Kementerian Luar Negeri;

c. Kementerian Pertahanan;

d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

e. Kementerian Komunikasi dan Informatika;

f. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi;

g. Kejaksaan Agung;

h. Tentara Nasional Indonesia;

saya. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

j. Instansi lain yang dianggap perlu.

Sementara dalam Pasal 4 Perpres Nomor 43 tahun 2015, BIN yang kini memimpin Budi Gunawan masih berada di bawah koordinasi Menko Polhukam. Selain itu, Perpres baru ini juga menambah tiga fungsi Kemenko Polhukam.

Berikut fungsi Kemenko Polhukam berdasarkan Pasal 3 Perpres Nomor 73:

Sebuah. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian / Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik, hukum, dan keamanan;

b. Peraturan Menteri / Lembaga terkait dengan bidang politik, hukum, dan keamanan;

c. Pengelolaan dan penanganan masalah yang terkait dengan bidang politik, hukum, dan keamanan;

d. program pengawalan prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet;

e. Menyelesaikan masalah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang tidak dapat diselesaikan atau disetujui antar Kementerian / Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan yang disetujui;

f. Pengelolaan barang milik / kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenko Polhuka.

g. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian bantuan administrasi untuk seluruh organisasi di Lingkungan Kemenko Polhukam;

h. Pengawasan atas pelaksanaan fungsi di Lingkungan Kemenko Polhukam

saya. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Sumb: Merd