Home Hukum Kembalikan Duit Suap, Romahurmuziy Dibebaskan Bayar Uang Pengganti

Kembalikan Duit Suap, Romahurmuziy Dibebaskan Bayar Uang Pengganti

26
0
SHARE
Kembalikan Duit Suap, Romahurmuziy Dibebaskan Bayar Uang Pengganti

Keterangan Gambar : Sidang  Romahurmuziy.  

Detikone.com - Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Rommy) dibebaskan dari kewajiban membayar uang pengganti oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Rommy diwajibkan membayar uang pengganti dalam tuntutan jaksa atas penerimaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama.

Ketua majelis hakim Fazal Hendri menilai, Rommy dinyatakan telah mengembalikan seluruh uang yang diterima dari Haris Hasanuddin. Haris merupakan bekas Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur.

"Terdakwa Muhammad Romahurmuziy sudah mengembalikan Rp 250 juta dan Rp 20 juta. Pengembalian terdakwa sebagai uang pengganti. Maka majelis hakim menilai tidak adil terdakwa dibebani biaya pengganti," kata Fazal, Senin (20/1).

Kendati tidak diwajibkan membayar uang pengganti, hakim menyatakan Rommy terbukti bersalah menerima suap dengan total Rp 346,4 juta dari Haris Hasanuddin dan Muafaq Wirahadi.

Dalam tuntutan jaksa, Rommy diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 46,4 juta.

Selain itu, majelis hakim menyatakan hak politik Romi untuk dipilih dalam jabatan publik dicabut selama 5 tahun usai menjalani pidana pokok. Rujukan majelis hakim tidak berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum.

Fazal mengutip keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019. Isi pertimbangan itu berbunyi pemidanaan terhadap seseorang karena suatu kealpaan, sesungguhnya tidaklah menggambarkan adanya suatu moralitas kriminal pada diri orang itu, melainkan semata-mata karena kekuranghati-hatiannya.

Kekuranghati-hatiannya dalam hal ini, berakibat pada timbulnya perbuatan yang dapat dipidana. Dengan kata lain, jika syarat 'tidak pernah dijatuhi pidana penjara

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih' dijadikan sebagai suatu standar moral bagi orang yang hendak memangku jabatan publik, maka syarat tersebut hanya dapat diterima apabila yang dimaksud adalah, seseorang yang pernah dipidana karena terbukti sengaja melakukan perbuatan, padahal diketahuinya perbuatan itu adalah perbuatan yang dapat dipidana dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih.

Dalam vonis Rommy, pasal yang digunakan adalah Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 KUHP.

Pasal 11 yakni penerima suap berupa hadiah atau janji yang dipidana penjara maksimal 5 tahun denda paling banyak Rp 250 juta.

Sumb: Merdeka