Home Politik Jokowi Teken Perpres Baru, BIN Tak Lagi di Bawah Koordinasi Menko Polhukam

Jokowi Teken Perpres Baru, BIN Tak Lagi di Bawah Koordinasi Menko Polhukam

82
0
SHARE
Jokowi Teken Perpres Baru, BIN Tak Lagi di Bawah Koordinasi Menko Polhukam

Keterangan Gambar : Jokowi  

Detikone.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatur Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 73 tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Perpres ini sekaligus mencabut aturan sebelumnya yaitu, Perpres Nomor 43 tahun 2015.

Perpres baru diteken Jokowi pada Kamis, 2 Juli 2020. Perpres baru ini tertuang dalam Pasal 4, sedangkan Badan Intelijen Negara (BIN) kini tidak lagi berada di bawah perjanjian Menko Polhukam.

Berikut isi Pasal 4 Perpres Nomor 73:

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan mengoordinasikan:

Sebuah. Kementerian Dalam Negeri;

b. Kementerian Luar Negeri;

c. Kementerian Pertahanan;

d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

e. Kementerian Komunikasi dan Informatika;

f. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi;

g. Kejaksaan Agung;

h. Tentara Nasional Indonesia;

saya. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

j. Instansi lain yang dianggap perlu.

 

Sementara dalam Pasal 4 Perpres Nomor 43 tahun 2015, BIN yang dipimpin oleh Budi Gunawan masih berada di bawah koordinasi Menko Polhukam. Selain itu, Perpres baru ini juga menambah tiga fungsi Kemenko Polhukam.

Berikut fungsi Kemenko Polhukam berdasarkan Pasal 3 Perpres Nomor 73:

Sebuah. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian / Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik, hukum, dan keamanan;

b. Peraturan Menteri / Lembaga terkait dengan bidang politik, hukum, dan keamanan;

c. Pengelolaan dan penanganan masalah yang terkait dengan bidang politik, hukum, dan keamanan;

d. program pengawalan prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet;

e. Menyelesaikan masalah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang tidak dapat diselesaikan atau disetujui antar Kementerian / Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan yang disetujui;

f. Pengelolaan barang milik / kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenko Polhuka.

g. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian bantuan administrasi untuk seluruh organisasi di Lingkungan Kemenko Polhukam;

h. Pengawasan atas pelaksanaan fungsi di Lingkungan Kemenko Polhukam

saya. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Sumb: Merd