Home Daerah Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Polisikan 6 Orang yang menerima Dirinya ke KPK

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Polisikan 6 Orang yang menerima Dirinya ke KPK

78
0
SHARE
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Polisikan 6 Orang yang menerima Dirinya ke KPK

Keterangan Gambar : Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.  

Detikone.com - Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi melaporkan balik 6 orang yang mengadukannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke polisi . Mantan Pangkostrad ini menilai keenamnya sudah mencemarkan nama baik.

"Sudah. ​​Sudah saya laporkan," kata Edy, Selasa (18/2).

Selain namanya dicemarkan, menurut Edy, pelaporan balik itu demi meluruskan masalah.

"Supaya jelas. Apakah benar aku salah, atau mereka yang salah? Ya kita laporkan balik. Siapa nanti yang kepastian, siapa yang salah," ungkap Edy.

Keenam orang yang dibalik Edy yaitu: Saharuddin, Sahat Simatupang, Muhammad Arief Tampubolon, Timbul Manurung, Lomlom Suwondo dan Burhanuddin Rajagukguk. PTPN2 sebelumnya.

"Ah kalian sudah pasti tahu. Ada yang eks HGU, ada yang HGU yang harus kita luruskan. Saya selaku gubernur untuk meluruskan hal tersebut," sebut Edy.

Selain Edy, keenam orang itu juga menerbitkan mantan Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, Mantan Kakanwil BPN Sumut Bambang Priono, Direktur Utama PTPN 2 Mohammad Abdul Ghani, Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Agraria Tata Ruang / Kepala BPN Sofyan Djalil, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke KPK. Laporan mereka dikirim ke lembaga antirasuah Kamis pekan lalu.

Namun Edy tidak merinci kapan saja keenam orang itu diluncurkannya. Alasannya, Biro Hukum Pemprov Sumut yang memprosesnya.

Hamidani Harahap menyebut, objek lahan eks HGI PTPN 2 yang mereka permasalahkan seluas 2.016 hektare, tersebar di Deli Serdang, Serdang Bedagai, Binjai dan Langkat.

Pelapor Duga Ada Tindak Pidana Korupsi

Para pelapor yang meminta persekongkolan jahat antara PTPN 2 dengan Gubernur dan Kementrian terkait lainnya sehingga PTPN 2 harus menyetujui surat-surat pembayaran (SPP) untuk masyarakat yang dipanggil dalam daftar nominatif penerima hak atas tanah eks HGU yang dapat diminta di SK Gubernur Sumut, Nomor 188.44 / 384 / KPTS 2017. SK ini diterbitkan semasa Tengku Ery Nuradi masih diterbitkan sebagai Gubernur Sumut.

Menurut pelapor, setelah menjadi eks HGU, PTPN 2 tidak punya hak untuk membagi-bagikan tanah itu. Apalagi sampai diperjualbelikan.

"PTPN 2 sudah dihapus dengan tanah karena sudah eks. Sudah keluar, belum ada mandat dari manapun, tapi dia melepaskan itu (SPP)," ucap Hamdani.

Para pelapor juga menghitung potensi kerugian negara berdasarkan harga rata-rata pasar tanah saat ini. Terbitnya SPP yang ditenggarai merugikan negara sekitar Rp26 triliun.

"Karena tidak berhak PTPN 2, karena tanah itu sudah dikembalikan kepada negara," jelasnya.

Menurut Hamdani, negaralah yang disetujui peruntukkan tanah itu, bukan PTPN 2. Pemerintah pusat bisa mendelegasikan kewenangannya kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

 Sumb: Merdeka