Home Teknologi Asosiasi Ramai-ramai Beri pendapat DPR tentang RUU PDP

Asosiasi Ramai-ramai Beri pendapat DPR tentang RUU PDP

30
0
SHARE
Asosiasi Ramai-ramai Beri pendapat DPR tentang RUU PDP

Keterangan Gambar : ilustrasi internet.  

Detikone.com - Sekjen Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Marwan O. Baasir menyetujui pasal-pasal dalam Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Hal itu dia utarakan dalam rapat bersama Komisi I DPR RI di Jakarta , Kamis (9/7).

ATSI, kata Marwan, memiliki 6 poin masukan terkait dengan pasal-pasal pada RUU PDP. Enam poin itu adalah resolusi dan jenis data pribadi, Hak-hak pemilik data pribadi, Bentuk setuju, Transfer data ke luar negeri, Sanksi dan Komisi Independen, dan Ketentuan Peralihan.

"Salah satu yang terkait dengan enam poin itu adalah pasal 16 ayat 1 dan pasal 42 ayat 1 terkait dengan data agregasi. Data agregasi itu, data perlindungan. Jika ini dibiarkan dan tidak dikelola kita sendiri, nanti orang luar yang terkait data setuju dengan ini," jelasnya.

Agregasi data ini, lebih konkret dibahas Marwan seperti kebiasaan orang melakukan kegiatan sehari-hari yang dapat dimonitor melalui teknologi. Perusahaan-perusahaan teknologi raksasa seperti Google akan bersuka cita jika data agregasi dibiarkan. Agregasi data ini lebih lengkap dibandingkan dengan data yang sifatnya pasif.

"Data pribadi itu tanggung jawab, tetapi data perawatan ini bisnis," ungkap dia.

Kemudian untuk Sanksi denda disetujui dapat dibuat lebih ringan untuk mendukung keberlangsungan industri lokal Indonesia. Hal itu tertera pada pasal 61 dan 64. Pengenaan hukuman penjara harus dihapuskan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang saat ini telahberlaku.

"Perlu dibentuknya Komisi Independen yang dapat disetujui PDP dapat berjalan dengan efektif di berbagai sektor, disetujui yang diterapkan negara lain," katanya.

Sementara itu, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) yang juga ikut memberi masukan saat rapat bersama Komisi I DPR RI. Menurut Ketua Umum APJII, Jamalul Izza, salah satu pasal yang semestinya perlu dibatalkan adalah pasal 49.

Pasal ini, kata Jamal, seakan-akan melegitimasi lebih kuat dari sisi hukum untuk PP nomor 71 tahun 2019 tentang PSTE. Diperlukan, dalam pasal 21 ayat 1 pada PP nomor 71 tahun 2019 tentang PSTE yang diminta Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat dapat mengelola, memproses dan / atau menyimpan Sistem Elektronik dan Data Elektronik di wilayah Indonesia dan / atau di wilayah luar Indonesia.

Sementara itu, dalam draft RUU PDP pasal 49 salah satunya berbunyi; Ketentuan lebih lanjut tentang mentransfer Data

"Pasal tersebut dapat disetujui seakan melegitimasi ketentuan Perubahan PP PSTE agar lebih kuat secara hukum. Ini sudah terkait dengan Kedaulatan Data dan juga perlindungan terhadap pemilik data," terangnya.

"Hal ini tentu saja membuat RUU PDP kami disetujui untuk dikaji kembali oleh DPR maupun oleh Pemerintah dengan memasukkan seluruh elemen masyarakat dengan mengedepankan kepentingan merah putih," tambah Jamal. Sumb: Merd