Home Politik Demo di Depan Rumah Dinas Bupati Jember, Massa Kritisi Sejumlah Kebijakan

Demo di Depan Rumah Dinas Bupati Jember, Massa Kritisi Sejumlah Kebijakan

15
0
SHARE
 Demo di Depan Rumah Dinas Bupati Jember, Massa Kritisi Sejumlah Kebijakan

Keterangan Gambar : Massa demo di rumah dinas Bupati Jember.

Detikone.com - Selang sehari setelah Bupati Faida memberikan jawaban tertulis kepada DPRD Jember, massa kontra bupati menggelar demo. Memilih titik orasi di depan rumah dinas bupati Pendopo Wahyawibawagraha, massa yang menamakan diri Gerakan Reformasi Jember (GRJ), itu mengkritik sejumlah sikap dan kebijakan bupati. Aksi digelar pada Selasa (21/01) siang.

"Rezim Faida ini seolah sudah berada di luar konstitusi Indonesia. Dia tidak layak lagi memimpin Jember karena seringkali seenaknya melanggar aturan," ujar Kustiono Musri, salah satu koordinator lapangan (Korlap) aksi.

Kebijakan pencairan anggaran dari Pemkab Jember kepada Rumah Sakit Bina Sehat, juga dipersoalkan. Kebijakan tahun lalu ini dituding sarat konflik kepentingan karena rumah sakit swasta dimiliki oleh keluarga dr Faida.

"Padahal Pemkab Jember sendiri memiliki beberapa rumah sakit negeri, untuk melayani pasien miskin," tutur Kustiono.

Perihal pengelolaan anggaran ini juga yang disoroti massa. Karena hingga detik ini, Rancangan APBD Jember 2020 belum juga diselesaikan oleh Pemkab. Beberapa kali, pemkab terlambat mematuhi tahapan pembahasan RAPBD Jember bersama dengan legislatif. Akibatnya beberapa proyek dan jalannya pemerintahan di Jember, diperkirakan akan terganggu.

"Itu uang rakyat, bukan uang dia sendiri. Karena itu penggunaannya harus sesuai aturan," tutur Kustiono.

Lebih lanjut, Kustiono juga mendesak agar polisi dan kejaksaan lebih serius menjalankan penyelidikan dugaan korupsi dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Jember. Aroma penyimpangan dalam sejumlah tender proyek fisik ini mencuat setelah terjadi rentetan kasus ambruknya bangunan yang baru selesai dikerjakan oleh kontraktor yang ditunjuk oleh Pemkab Jember.

"Ada begitu banyak pelanggaran selama Faida menjabat, yang sebenarnya sudah jadi sorotan dari pemerintah pusat. Alhamdulillah, sejak Pak Tito menjabat Mendagri, mulai ada ketegasan," tutur Kustiono.

Karena itu, massa mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga audit tertinggi di republik ini, untuk segera mengadakan audit investigatif atas sejumlah potensi kerugian negara di lingkungan Pemkab Jember.

Beberapa tuntutan massa tersebut selama ini memang menjadi sorotan di kalangan Parlemen. Dimulai dari Interpelasi pada akhir Desember 2019 lalu, yang kemudian meningkat menjadi hak angket atau hak penyelidikan pada awal Januari 2020 ini.

Sengkarut kebijakan Pemkab selama ini memang belum bisa menemui titik terang. Hal ini karena Pemkab Jember memilih enggan menanggapi berbagai pertanyaan atau kritikan publik dan Parlemen.

Dalam beberapa kali undangan, Bupati Faida menolak hadir. Dia juga melarang anak buahnya hadir memenuhi undangan dewan. Ketika Panitia Angket DPRD Jember 'mengancam' penggunaan panggilan paksa, Faida akhirnya hadir pada Senin (20/01) kemarin.

Saat ditanya wartawan kemarin, apakah masih akan melarang anak buahnya hadir memenuhi panggilan panitia angket, Faida tidak menjawab tegas. "Kita tunggu saja respons DPRD Jember atas jawaban (tertulis) yang saya berikan," tutur Faida kemarin.

Faida juga menolak menjawab pertanyaan wartawan seputar garis besar jawaban tertulis yang ia sampaikan kepada DPRD Jember. "Kalian tanya sendiri ke DPRD," tutur Faida seraya pergi meninggalkan wartawan.

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim menyebut jawaban tertulis bupati mencapai lebih dari 100 halaman. "Cukup banyak. Besok saja (Selasa ini) saya copy kan," tutur Halim pada Senin (20/01) kemarin.

Pada hari yang sama (21/01), Ditjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri hari ini memanggil sejumlah pejabat Pemkab Jember ke Jakarta. Panggilan ini sebagai lanjutan atas pemeriksaan khusus yang dilakukan Kemendagri bersama Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) atas sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Pemkab Jember.

Sumb: Merdeka