Akademisi: Masalah RUU Pemilu Ancam Pemilu 2019

Berita Populer

Berita Terkait

Menurut Ahmad Atang, logika ini tidak lain agar mendapatkan figur yang mumpuni dengan legitimasih politik yang kuat. Namun bagi sebagian fraksi di DPR menghendaki tidak perlu ada ambang batas.

Kondisi ini dapat dipahami karena undang-undang baru mengamanatkan pemilihan serentak antar pemilu legislatif dan pemilu presiden.

"Jadi menurut saya, menjadi tidak rasional jika ambang batas ditentukan sementara DPR belum terpilih," katanya.

Artinya, disini terjadi kerancauan berfikir pemerintah jika memaksakan kehendak dengan ambang batas yang saat ini sedang dibahas, katanya. Ia mengatakan, jika dipaksakan justru rentan terjadi yudical reviw ke Mahkamah Konstitusi. 

Jika pemerintah menggunakan hasil Pemilu 2014 sebagai dasar penetapan ambang batas juga tidak relevan karena kekuatan politik telah terbelah sehingga dikhawatirkan akan lahir calon tunggal. 

Karena itu, pemerintah harus buka diri dan berfikir lebih moderat agar tidak terjadi jalan buntu, kata Ahmad Atang. Rep