Home Politik RUU Ketahanan Keluarga, Menetapkan Kewajiban Istri hingga Soal Donor Sperma

RUU Ketahanan Keluarga, Menetapkan Kewajiban Istri hingga Soal Donor Sperma

18
0
SHARE
RUU Ketahanan Keluarga, Menetapkan Kewajiban Istri hingga Soal Donor Sperma

Keterangan Gambar : RUU Ketahanan Keluarga, Ilustrasi

Detikone.com - Lima anggota DPR meminta izin RUU Ketahanan Keluarga. Mereka adalah Ledia Hanifa ( PKS ), Netty Prasetyani (PKS), Endang Maria Astuti (Golkar), Sodik Mujahid ( Gerindra ), dan Ali Taher (PAN).

Anggota DPR Fraksi Gerindra Sodik Mujahid menjelaskan, semangat RUU ini adalah untuk perlindungan keluarga dan ketahanan keluarga yang berkualitas. Isi RUU ini memang banyak membawa mulai dari pernikahan, kehidupan berkeluarga, hak asuh dan sebagainya.

"Sedang dibahas di Baleg. Persetujuannya adalah perlindungan keluarga, ketahanan keluarga, keluarga yang berkualitas," ujar Sodik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta , Selasa (18/2).

Beberapa pasal menjadi sorotan. Misalnya. Pada pasal 25, persetujuan istri memiliki tiga persetujuan; Sebuah. Wajib mengurus rumah tangga; b. meminta keutuhan keluarga; juga c. Mempertimbangkan suami dan anak, serta memenuhi hak-hak suami dan anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada RUU tersebut, juga terdapat larangan jual beli sperma dan larangan mendonor atau menerima donor sperma. Diatur dalam pasal 31 dan diatur juga pidananya dalam pasal 139 dan 140.

Pada pasal 32, mengatur pelarangan surogasi untuk diperolehnya. Bahkan dikenakan pada pasal 141 dan 142.

RUU ini juga berlaku seksualitas. Pada pasal 86, 87 dan 88 mengatur tentang penyimpangan seksi dan harus direhabilitasi. Penyimpangan seksual itu terdiri, sadisme, masokisme, homoseks dan inses.

RUU ini juga mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk melindungi keluarga dan nonfisik seusai dengan norma agama, etika sosial, dan ketentuan perundangan. Salah satu ancaman nonfisik itu adalah propaganda LGBT.

Berdalih Tak Ganggu Privasi Warga Negara

Sodik berkilah RUU ini tidak berkaitan dengan privasi warga negara. Dia menyebut, contohnya percakapan dianggap masa depan umat manusia dalam basis keluarga.

"Maka diatur dalam UU lain, keluarga sebagai dasar harus dilindungi. Sekali lagi keluarga adalah dasar. Semua etika moral dimulai dari keluarga. Kita harus memperkuat keluarga. Menguatkan mutu keluarga yang berkualitas, termasuk melindungi keluarga dari hal-hal semacam itu ( kejahatanual), "katanya.

Lebih jauh dia menjelaskan, hal demikian diselesaikan dengan budaya Pancasila. Dia berdalih poin ini yang membedakan cara pandang Indonesia terhadap LGBT dengan negara barat.

"Dengan menyetujui normatif apakah menentang dengan budaya Pancasila? Dari dulu kan selalu didebatkan. Mohon maaf saya kira Pancasila berbeda mana ukuran-ukuran privasi dan bangsa. Diperlukan di negara barat yang memerlukan bantuan pribadi. Dapat kompilasi masuk Pancasila bukan pribadi lagi," ucapnya.

Sumb: Merdeka