Home Daerah Dishub Pati Bakal Telusuri Dugaan Kecurangan Retribusi

Dishub Pati Bakal Telusuri Dugaan Kecurangan Retribusi

92
0
SHARE
Dishub Pati Bakal Telusuri Dugaan Kecurangan Retribusi

Keterangan Gambar : Suasana negosiasi pada aksi yang digelar oleh Paguyuban Wong Pati, Kamis (05/12).

detikOne.com - Jawa Tengah - Menanggapi aksi yang digelar Paguyuban Wong Pati dilingkungan Setda Pati, Kamis (05/12). Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Pati berjanji akan menindak lanjuti tuntutan petugas parkir yang tergabung dalam paguyuban tersebut.
"Kalau memang menyangkut keranah hukum ya akan kita proses, tetapi kalau memang aspirasinya harus lewat pak bupati ya kita akan sesuaikan," tegasnya.

Ketika akan menindak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang nakal lanjutnya, ada mekanismenya. Kalau memang bersalah harus diperiksa serta diselesaikan secara kepegawaian.
"Ketika memang sudah keranah hukum ya kita laksanakan sesuai prosedur yang berlaku," ungkapnya.

Sekarang, untuk parkir memang sedang dalam proses penataan. Kalau soal kesemprawutan parkir bukan hanya karena penataan yang dilakukan Dishub tetapi juga menyangkut perilaku masyarakat.
"Selama ini target retribusi parkir setiap tahun 400 juta yang kita bagi. Untuk 2019, insyaAllah tercapai karena masih ada siswa waktu sebelum akhir tahun," bebernya.

Pada 2020, Dishub insya Allah akan menyediakan alat E-retribusi untuk penyaluran retribusi. Saat ini, pihak Dinas sudah berusaha untuk menyelenggarakan hal itu.
"Hal itu juga akan kita penuhi secara bertahap, karena jumlahnya banyak," imbuhnya.

Perlu diketahui, untuk retribusi parkir yang resmi seribu rupiah untuk sepeda motor dan dua ribu rupiah untuk mobil. Memang ada oknum petugas parkir yang nakal dan menerapkan tarif parkir lebih mahal.
"Oknum ini akan kita peringatkan, ketika sudah keterlaluan izinya akan kita cabut," terangnya.

Kapolres Pati, AKBP Bambang Yudhantara Salamun mengatakan, menyikapi masalah dari masyarakat Paguyuban Wong Pati ini, alangkah eloknya ketika berikan waktu kepada pihak kepolisian dan dinas untuk melakukan penyelidikan. Untuk membuktikan apakah memang benar, apa yang disuarakan itu nyata.
"Kalau memang ada unsur pidana, nanti ada proses lebih lanjut sesuai peraturan yang berlaku," himbaunya.

Yang jelas, untuk ASN atau Pegawai Negeri Sipil ada aturan baik secara kedinasan maupun aturan lainnya.
"Pada prinsipnya akan kita kawa sesuai aturan yang berlaku," tandasnya. (MUN)